Pemerintah berencana melakukan pengendalian BBM bersubsidi, terdapat dua opsi yang akan dilakukan, yakni harga BBM dinaikan Rp 6.500 untuk kendaraan pribadi dan Rp 4.500 untuk sepeda motor, angkutan umum dan barang. Opsi kedua pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang alat perekam dengan sistem Radio Frequency Identification (RFID).
Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan siap mengamankan keputusan opsi yang akan diterapkan pemerintah. Dalam pengamanan tersebut, Polri akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.
"Ini kan masih ada beberapa pilihan, tapi intinya, bahwa Polri mengamankan pelaksanaannya di lapangan dan kerjasama dengan pemerintah daerah, saya kira itu," ujar Timur usai Rakor di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (16/4).
Timur menambahkan, warga tidak boleh memaksa membeli BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan. Namun, pihaknya menantikan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus realisasi keputusan pemerintah tentang opsi pengendalian BBM bersubsidi.
"Artinya tidak boleh dilakukan langkah seperti itu (maksa beli BBM subsidi) ya sesuai ketentuan ngisi segitu ya segitu," jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, setiap SPBU di seluruh Indonesia akan ditempatkan seorang polisi. "Ada pengamanan polisi di setiap SPBU dan seluruh indonesia," tandasnya.
http://www.merdeka.com
No comments:
Post a Comment