Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung rencana pemerintah jika ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Asalkan, sebelum menaikkan harga BBM, ada jaminan dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
"Secara pribadi saya setuju. Kemarin saya bicara ke Wamen Keuangan dan Pak Hatta Rajasa. Asal ada jaminan buat pendidikan dan kesehatan," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4).
Dalam rapat koordinasi antar menteri kemarin, Ahok juga mengusulkan pencabutan pajak impor alat kesehatan. Dia mencontohkan seperti pen untuk tulang dan ring jantung yang masih tergolong mahal.
"Pajak di atas 30 persen. Itu semua impor. Anda mau pasang ring jantung. Di kita mahal banget. Barang mewah apaan itu. Itu buat kesehatan. Kita pengen itu semua murah," jelasnya.
Kemudian, Ahok juga meminta jaminan transportasi komoditi. Yakni pemberian raskin dapat sampai kelurahan, karena masyarakat bawah yang berdampak langsung terhadap harga sembako.
"Kasihan orang miskin susah beli. Kalau subsidi setengah setengah itu kerasa orang yang belanja beras di atas 15 kilogram. Mereka enggak sanggup. Kalau yang cuma 1 kilo ga kerasa. Kalau kaya gini subsidinya mending cabut aja. Biar adil semua," terangnya.
Selain itu, masalah transportasi massal juga harus jelas. Misalnya biaya untuk tiket kereta dan bus, bagaimana subsidinya. "Satu bayar satu bebas jalur. Saya sudah sepakat sama Pak Gubernur (Jokowi)," ucapnya.
Dalam pertemuan antar menteri dan kepala daerah kemarin, Ahok menjelaskan ada beberapa opsi. Salah satunya menaikkan harga BBM khusus mobil berpelat hitam menjadi Rp 6.500. Sementara untuk angkutan umum dan motor tetap, Rp 4.500.
Untuk menunjang opsi itu, akan dibangun dua SPBU. "Disesuaikan daerah. Ini perdebatan dan belum bisa diputuskan. Ini yang akan di bawa ke presiden," ucapnya.
Namun, dipastikan dalam rencana kenaikan BBM bersubsidi tidak ada program BLT untuk masyarakat. Sebab, apabila dicabut subsidi, negara tetap tidak ada sisa uang.
http://www.merdeka.com
No comments:
Post a Comment