Wakil Ketua DPR Pramono anung geram, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi. Dia mendesak supaya PT Ghalia Indonesia dicoret dari daftar perusahaan tender percetakan soal UN.
"Dalam konteks ini, enggak boleh hanya evaluasi, tapi dicoret saja. Seumur adanya UN, dia tidak boleh ikut lagi," kata Pramono di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/4).
Menurutnya, tidak masuk akal, di era serba canggih saat ini, masih ditemukan persoalan keterlambatan mencetak. "Cetak mencetak bukan barang mewah, ini kan barang sederhana," lanjutnya.
Persoalan keterlambatan distribusi soal hingga berujung tertundanya pelaksanaan UN, merupakan persoalan buruk dan memalukan. Sehingga, titik ujungnya harus dilakukan audit untuk mendalami permasalahan sebenarnya.
"Selain diaudit, harus ada yang bertanggungjawab, dan salah satunya Mendikbud," lanjut Pramono.
PT Ghalia Indonesia merupakan perusahaan yang mencetak soal UN. Penundaan pelaksanaan UN serentak, diduga karena adanya masalah di PT Ghalia.
merdeka.com
No comments:
Post a Comment