Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan memberikan data dengan akurasi tinggi kepada PT Askes dan PT Jamsostek untuk dimanfaatkan persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Indonesia (BPJS). Askes dan Jamsostek bisa menggunakan data dari Kemendagri untuk mendata jumlah penduduk Indonesia untuk mengefektifkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman berjanji tidak akan ada KTP palsu ataupun KTP ganda yang nanti akan dimanfaatkan sebagai data awal pelayanan Askes dan Jamsostek. Dia berharap dengan adanya data dari Kemendagri ini akan mempermudah Jamsostek dan Askes memberikan pelayanan.
"Akurasi data kita diakui, tidak akan ada KTP ganda dan palsu. Bagaimana database e-KTP ini digunakan untuk efektivitas penggunaannya, Askes dan Jamsostek," jelas Irman dalam acara Kerja sama Askes dan Jamsostek dengan Kemendagri di Jakarta, Senin (15/4).
Menurut Irman, pemanfaatan pusat data ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini adalah pertama kalinya semenjak dibentuknya e-KTP. "Ini obat jerih payah kami, lelah kerja kami selama ini jadi hilang karena ada pemanfaatan. Karena tidak ada artinya kerja kami kalau tidak ada yang memanfaatkan," jelasnya.
Bukan hanya itu, Irman mengatakan database milik Kemendagri sangat valid dan jauh dari penipuan. Sistem e-KTP telah menggunakan sensor mata maupun sidik jari yang jauh dari penipuan maupun terorisme. "Kalau ada yang ngaku KTP-nya hilang bisa cek sidik jari dan sensor mata," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya mengaku sangat senang dengan kerjasama ini. Dengan kerjasama ini diyakini akan menghilangkan fraud data di Jamsostek.
"Saya percaya fraud data tidak akan terjadi karena data sudah valid, tidak ada lagi peserta Jamsostek menggunakan data palsu," ucapnya.
merdeka.com
No comments:
Post a Comment