Akhir pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajaran menteri-menterinya menggelar rapat mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Istana Cipanas. Namun, rapat tersebut ternyata tak menghasilkan sebuah kebijakan yang matang.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan kajian lebih intensif atas opsi yang ada.
"Sekarang ini akan sedang dimatangkan, akan ada pendalaman, kalau sudah siap akan diumumkan, tetapi bagaimana formatnya itu yang utama bagi yang miskin akan tetap akan terus dijaga. Bagi yang tidak berhak akan dikurangi subsidinya," kata Agus di Gedung Mahkamah Agung, Senin (14/4).
Dalam kajiannya, subsidi untuk rakyat miskin masih akan terus dijaga. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah krisis ekonomi global yang masih belum membaik dan berpotensi berimbas ke perekonomian nasional.
"Kita juga lihat secara transaksi berjalan ada defisit, fiskal juga ada defisit jadi kita perlu menyikapi ini dengan matang dan baik," imbuh Agus.
Mengenai kebijakan dua harga yang akan diberlakukan, Agus mengaku belum ada keputusan mengenai hal itu. Pemerintah juga tidak memasukkan skema pemberian anggaran BLT (bantuan langsung tunai) dalam APBN (anggaran pendapatan belanja negara).
"BLT maksudnya bantuan langsung tunai. Di dalam anggaran kita tidak ada anggaran BLT. Jadi kalaupun ada pemikiran mau membuat BLT, itu pasti harus melalui proses APBN perubahan, dan proses APBN perubahan pun belum diajukan, masih mengkaji kuartal I," jelas Agus.
Mantan Dirut Bank Mandiri ini berharap kajian terkait opsi pembatasan anggaran subsidi pemerintah untuk BBM bersubsidi akan segera selesai. "Saya kok merasa ini akan difinalisasi, tetapi tentang waktu saya harapkan secepatnya, karena ini sesuatu yang perlu disikapi. Tetapi ini misalnya seperti APBN 2013, ini kan masih sepanjang tahun, ini kan baru di bulan April, kita harus mengambil sikap lebih awal," tutup Agus.
merdeka.com
No comments:
Post a Comment