Kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di tahun ini membuat semua pihak miris. terlebih kekacauan ini diduga karena ada unsur tindak pidana korupsi dalam proyek penyelenggaraannya.
Koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek penggandaan soal Ujian Nasional tahun ini. Menurut dia, dalam proyek tersebut ada indikasi tindak pidana korupsi.
"KPK jangan keduluan oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dipimpin oleh Inspektorat. Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK mesti bekerja lebih dulu untuk mencari adanya penyimpangan di proses tender UN di Kemendikbud," kata Ucok kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.
Ucok menuding, setiap tahun ada pengaturan tender di lembaga pimpinan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh itu. Menurut dia, sebagian besar proyek yang ada Kemendikbud sudah diatur pemenangnya.
"Dari proses tender tidak adil. Karena pemenang tender adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga tinggi. Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik tapi dikalahkan," ujar Ucok.
Menurut Ucok, sejak awal memang terdapat keganjilan dalam proses tender cetak soal UN. PT Ghalia pemenang lelang paket 3 yakni penggandaan dan distribusi bahan UN untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan TP 2012/2013 tidak tidak kompeten.
Menurut Ucok PT Ghalia memang pernah jadi pemenang tender soal UN, tetapi hanya untuk satu provinsi bukan 11 provinsi.
"Selain itu paket 3 ini nilai paket HPS-nya sebesar Rp 27.162.209.903, namun PT Ghalia Indonesia Printing memenangkannya dengan nilai penawaran sebesar Rp 22.489.952.830," ujar Ucok.
Fitra melihat tender ini sangat aneh karena nilai penawaran dari PT Ghalia Indonesia Printing paling tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tetapi justru malah dikalahkan.
Misalnya PT Aneka Ilmu dengan penawaran sebesar Rp 17.107.372.806, PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp 21.171.902.444, dan PT Balebat Dedikasi Prima dengan penawaran sebesar Rp 21. 604.198.430.
Atas hal inilah Fitra meminta KPK segera turun tangan mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Ujian Nasional kali ini.
http://www.merdeka.com
No comments:
Post a Comment