Waspada, Fasilitas Negara Dibajak untuk Kampanye!

  Ilustrasi (Foto: okezone)

JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, DPR dan kementerian menjadi lembaga yang paling rawan dijadikan pembajakan untuk dana politik. Pasalnya, DPR merupakan lembaga yang melakukan pembahasan anggaran, sementara kementerian selaku pengguna anggaran.

Hal itu dikatakan oleh peneliti Indonesia Budget Centre Sri Nilawati dalam jumpa pers di Kedai Tjikini, Jakarta, Minggu (5/5/2013).

Terlebih, lanjut Sri, mayoritas anggota DPR yang saat ini menjabat kembali menyalonkan diri sebagai caleg di Pemilu 2014. Dari total 560 anggota dewan, sebanyak 507 anggota DPR atau 90,5 persen kembali maju.

Selain itu, 10 menteri berasal dari partai politik saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga mendaftar sebagai caleg.

"Mereka disinyalir membutuhkan modal. Modal untuk kampanye tidak kecil, sekira Rp6 miliar per caleg. Pembajakan anggaran dan fasilitas negara rawan disalahgunakan untuk kampanye Pemilu 2014," tuturnya.

Sri juga menduga mereka akan lebih fokus pada pencarian dana kampanye dibandingkan bekerja dengan baik menjelang masa akhir jabatan. "Penyalahgunaan wewenang juga akan diselewengkan untuk kepentingan kampanye," kata Sri.

Sri membeberkan sudah banyak contoh kasus bukti kongkalingkong antara anggota DPR dan kementerian terkait seperti kasus dana percepatan infrastruktur daerah dengan aktornya anggota DPR asal Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati dan pengusaha Fahd yang kasusnya hingga kini belum tuntas.

Selain itu, lanjut Sri, kasus Wisma Atlet SEA Games yang menyeret anggota DPR Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh serta rekananya Mindo Rosalina Manullang. Kasus lainnya, pembangunan sport centre di Bukti Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga kader Demokrat Andi Mallarangeng sebagai tersangka.

Kasus anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON), proyek Kemendiknas, korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama dan kasus impor sapi di Kementerian Pertanian juga menjadi daftar panjang banyaknya kasus yang melibatkan anggota DPR dan Kementerian terkait.

Oleh karena itu, Sri mengimbau kepada DPR agar tetap mengencangkan pengawasan kepada kementrian khususnya yang dipimpin oleh menteri berlatarbelakang partai politik dan akan maju sebagai caleg atau capres. Hal itu untuk meminimalisir penggunaan anggaran dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
http://news.okezone.com