Sehebat apapun program unggulan yang akan dikerjakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap tak bisa berkutik jika belum mendapat restu dari DPRD DKI Jakarta. Sebab sebagai badan legislatif daerah, DPRD punya tugas utama untuk mengesahkan anggaran belanja serta menetapkan aturan daerah yang diajukan gubernur.
Dalam menjalankan perannya, Jokowi dan DPRD kerap kali berseberangan pendapat. Di satu situasi DPRD sering mengkritik program unggulan Jokowi yang dianggap tidak masuk akal.
Sama halnya Jokowi juga merasa DPRD tidak niat mendukung usaha dan programnya, bahkan cenderung sengaja membuat program tersebut molor. Berikut adalah contoh tindakan lelet DPRD yang sering dikritik Jokowi.
1. Pembangunan MRT
Di akhir April lalu, Jokowi akhirnya berhasil meyakinkan DPRD soal rancangan MRT yang dia inginkan. Hal ini ditandai dengan memasukkan proyek MRT ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-201 oleh DPRD. Padahal sebelumnya, pelaksanaan pembangunan proyek Mass Rapit Transit (MRT), Monorail, Deep Tunnel dan Giant Sea Wall mendapat ganjalan dari DPRD. Pasalnya, Jokowi harus mendapatkan persetujuan DPRD kembali untuk menjalankan pembangunan tersebut.
"Mengenai MRT, Monorel, Deep Tunnel, Giant Sea Wall (GSW) gitu yang tadi ditanyakan Dewan. Dan beliau-beliau minta empat itu harus ada persetujuan Dewan. MRT harus ada persetujuan Dewan lagi. Monorel harus ada persetujuan Dewan, lagi. Kemudian Deep Tunnel harus ada persetujuan, ya pasti. Kemudian yang Jakarta Coastal Defense Strategic yang Giant Sea Wall minta persetujuan juga ga masalah," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Menurutnya, kalau DPRD cepat menyetujui maka tidak akan menghambat. Namun, Jokowi heran mengapa harus melalui persetujuan DPRD kembali padahal proyek tersebut masuk ke dalam rancangan RPJMD sebelumnya.
"Kok tanya saya. Tanya Dewanlah," tegasnya.
Walaupun keempat program tersebut tidak menggunakan APBD, tetap harus melalui persetujuan DPRD. Sebab, aturan dalam pemerintahan daerah memang harus dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.
"Tapi tetap harus ada persetujuan. Memang regulasinya seperti itu. MRT kan sudah dulu (Minta persetujuan), dulu sudah dulu. Tapi sekarang minta persetujuan lagi," terangnya.
Jangka waktu proses persetujuan tersebut, Jokowi mengaku tidak mengerti. Sebab, ditegaskan sekali lagi harus melalui persetujuan dari DPRD jika ada perubahan kembali.
"Tanya saya, enggak ngerti dong. Beliau-beliau minta ada persetujuan dari dewan," katanya.
Beruntung, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bisa meresmikan dimulainya pengerjaan mega proyek transportasi masal atau Mass Rapid Transit (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia pada 2 Mei lalu. Untuk tahap pertama pembangunan MRT jalur underground Al Azhar (Blok M) hingga Bunderan HI.
2. Normalisasi sungai dan antisipasi banjir
Saat banjir hebat menerjang Jakarta, Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membendung banjir tersebut. Alasannya sederhana, APBD untuk antisipasi banjir belum keluar. Sedangkan saat itu Jokowi didesak melakukan normalisasi sungai.
"Ini (normalisasi) menunggu APBD-nya dulu," ujar Jokowi saat meninjau banjir di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan Januari lalu.
Bahkan pasca banjir, Jokowi mengaku kesulitan menjalankan program-programnya termasuk pembenahan dan perbaikan Jakarta. Mengingat semua aktivitas sudah kembali berjalan normal.
"Ya mau pakai dana apa? Kalau uang 1000-2000 saya punya. Menyangkut uang yang T-Tan (Triliunan), nanya lagi," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).
Jokowi menyadari lambatnya pengesahan APBD menjadi kendala untuk menjalankan semua planning penanggulangan banjir. Dia semakin dilema sebab di lain pihak memintanya bekerja lebih cepat.
"Masa disuruh garap dalam waktu yang sangat pendek seperti ini. Duitnya dari mana? APBD belum diketok. Kesulitan saya itu ada di situ. APBD belum diketok kesulitan kita kalau mau tahu. Ditanya terus masalah tanggul, duitnya dari mana," keluhnya, Jumat (25/1).
3. Program tata ruang Jakarta Utara
Jokowi mengaku akan mengaudit konsep kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Tujuannya, agar semua program pembangunan di daerah bersinergi.
"Supaya connect. Supaya sambung," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).
Khusus untuk penataan di kawasan pesisir utara pantai Jakarta, Jokowi menegaskan pihaknya tetap akan membuat tanggul raksasa. Tapi lagi-lagi, Jokowi tersandung masalah dana.
"Tapi kan nunggu juga APBD diketok," jelas Jokowi.
Sementara itu, Badan legislatif berkilah lambatnya pembahasan karena masuknya empat program unggulan Jokowi yakni Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, kampung deret dan peremajaan angkutan umum. Mereka harus menghitung ulang besaran yang diajukan agak tak tumpang tindih dengan bidang-bidang yang lain.
Seharusnya, anggaran itu sudah diketok palu pada akhir tahun 2012 lalu. Tapi DPRD terus mengulur waktu dengan berbagai alasan dan berjanji akan mengesahkan selambat-lambatnya 28 Januari mendatang. Alhasil, sejumlah program yang harusnya bisa mulai berjalan, malah tertunda karena tidak ada anggaran.
4. Pencalonan wali kota Jaksel dan Jakbar molor
Sudah hampir tiga bulan ini, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat tidak memiliki Wali Kota. Hal ini disebabkan karena belum ada balasan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui lamanya rekomendasi yang diberikan oleh DPRD mempengaruhi jalannya pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Namun, karena etika politik mengatakan demikian, Politikus PDIP ini tidak dapat berbuat apa-apa.
"Nggak usah ditanya itu sudah pasti," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5).
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku jika DPRD sudah memberikan rekomendasi maka besok akan segera melantik. Tetapi, dua surat resmi permintaan rekomendasi yang dilayangkan kepada DPRD belum juga mendapatkan tanggapan.
"Kok tanya ke saya? Kalau ada besok saya lantik. Saya juga sudah kirim surat yang kedua secara resmi ke DPRD. Kan kita sudah ajukan 3 bulan tho. Tapi memang aturan etika politik nya seperti itu mau gimana lagi," keluhnya.
Walaupun dalam peraturan, yakni pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 29 tentang ibukota dan dalam penjelasan umum alinea tiga, sebenarnya rekomendasi DPRD tidak diperlukan apabila mendesak. Namun, Jokowi mengaku ingin menjalin hubungan dengan menunggu hasil dari DPRD.
"Ya kita jaga hubungan. Oleh sebab itu kita serahkan surat kedua," ucapnya.
Tenggang waktu untuk rekomendasi DPRD ini, Jokowi masih menunggu jawaban legislatif. Tetapi, bapak tiga anak ini mengaku seharusnya, rekomendasi ada batas waktunya.
"Ya tunggu jawaban surat kedua. Seperti itu kan ada batasnya dong. Karena di wilayah itu kan butuh pemimpin," tandasnya.
http://www.merdeka.com
No comments:
Post a Comment