DPRD DKI Jakarta tidak mempermasalahkan koreksi APBD 2013, oleh Kementerian Dalam Negeri. Koreksi itu diyakini tidak akan mengganggu program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, evaluasi itu tidak terlalu signifikan terhadap anggaran.
"Tapi tentunya pemda harus melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya masalah kamar, anggarannya tidak kami kurangi, tidak akan mengganggu," ujar Ketua DPRD Ferrial Sofyan di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/2).
Namun pelaksanannya, Politikus Demokrat ini mengatakan harus benar-benar teliti dan diawasi dengan benar. Sebab, hal tersebut akan berpengaruh terhadap program yang dijalankan.
"Kalau kami terlalu kaku juga susah, nanti program pembangunan juga tidak akan jalan. Intinya kalau ini bermanfaat untuk rakyat banyak, kenapa tidak?" katanya.
Dia juga memastikan besok APBD 2013 akan cair. Sehingga, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo direncanakan besok menyampaikan DIPA secara simbolis ke beberapa SKPD.
"Tapi sudah berlaku untuk semuanya," katanya.
Kemudian Ferrial mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat balasan atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Dia kemudian mengatakan, dari hasil evaluasi Kemendagri ini, sudah ditemukan jalan keluar untuk pelaksanaannya.
"Seperti contoh saya melihat kampung deret, sebagian itu tetap jadi belanja modal di dinas perumahan, bahkan ada yang di dinas pertamanan, tapi sebagian besar itu menjadi suatu hibah yang ada di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)," jelasnya.
Saat ini, dalam APBD 2013, persentasi bantuan hibah lebih besar dari pada belanja modal. Dia mengaku tidak dapat memastikan jumlahnya, namun hal tersebut adalah keinginan Pemprov DKI Jakarta.
"Sudah dibicarakan dengan kementerian, dan ya kami setujui saja," tandasnya.
sumber : merdeka.com
No comments:
Post a Comment